Anies-Sandi: Kami Akan Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta

Persoalan reklamasi di Teluk Jakarta menjadi perdebatan menarik pada acara debat final Pilkada DKI putaran kedua, Rabu (12/4) malam. Pasangan calon (paslon) Anies-Sandi dengan tegas menolak proyek yang dicanangkan paslon Ahok-Djarot tersebut. Tanpa ragu, jika terpilih memimpin Jakarta, Anies-Sandi menyatakan akan menghentikan reklamasi yang mereka nilai sangat merugikan warga Jakarta tersebut.

Sejak awal, bahkan jauh sebelum debat digelar, Anies-Sandi sudah menyoroti kebijakan reklamasi yang tidak masuk akal itu. Menurut mereka, proyek reklamasi itu tidak terbuka dan tidak berkeadilan. Hal ini juga disampaikan kembali oleh Sandi pada debat pamungkas Pilkada DKI Jakarta sebagaimana dilansir dari republika.co.id (13/4/2017).

Sandi juga mengatakan bahwa reklamasi itu benar-benar akan merugikan rakyat kecil dan nelayan. Tidak ada yang diuntungkan dari proyek tersebut selain sekelompok orang yang tertentu. Selain itu, Anies menambahkan, bahwa reklamasi juga akan merusak lingkungan.

Penolakan Anie-Sandi terhadap proyek reklamasi juga didasari rasa tanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mencari nafkah di sana. Hal senada juga disampaikan Bambang Widjojanto sebagai juru bicara Anies-Sandi beberapa bulan lalu (suara-islam.com, 27/1/2017), bahwa banyak keluhan dari nelayan yang merasa terganggu dengan proyek reklamasi. Hasil tangkapan nelayan makin berkurang setelah adanya reklamasi.

Bambang menambahkan, keuntungan hanya didapat oleh para investor atau pengembang. Sedangkan nelayan pastilah menjadi korban.

Walaupun mendapat kritikan tajam dari lawan politiknya, Ahok-Djarot tetap bersikeras melanjutkan reklamasi yang sudah mereka jalankan selama ini. Menurut Ahok, reklamasi adalah hal yang wajar. Kebutuhan lahan dan tempat tinggal akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Jadi, reklamasi adalah solusi tepat untuk mengatasi lonjakan jumlah manusia nanti. (m.tempo.co, 14/4/2016)

Ahok juga merasa tidak melanggar aturan karena apa yang ia lakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995, yaitu izin untuk membangun pulau reklamasi. Aturan ini kemudian diperbarui oleh aturan lain, yakni Peraturan Presiden Tahun 122 Tahun 2012. Karena itu, ia akan tetap menjalankan proyek demi kemajuan Jakarta di masa mendatang.

Reklamasi di Teluk Jakarta memang perlu ditinjau ulang pelaksanaannya. Untung ruginya juga harus diperhitungkan kembali. Jika memang akan merugikan masyarakat Jakarta, sebaiknya tidak diteruskan. Tapi, jika Ahok mampu menjelaskan secara transparan bahwa proyek itu benar-benar diperuntukkan untuk kepentingan warga Jakarta, mungkin boleh saja diteruskan. Jangan sampai proyek ini menjadi penyesalan berkepanjangan bagi pemerintah DKI Jakarta dan juga warganya. shah wa