Kasihanilah Petani Sawit Indonesia!

Beberapa hari lalu, Selasa (4/4), Parlemen Eropa mengajukan sebuah resolusi pelarangan sawit yang kemudian disahkan melalui pemungutan suara pada sesi pleno di Strasbourg. Tindakan ini disinyalir oleh para pengamat akibat produsen minyak jenis soft oils di Eropa tidak bisa bersaing dengan minyak sawit yang dihasilkan negara penghasil sawit seperti Indonesia.

Resolusi ini tentu saja berdampak buruk terhadap para petani sawit, khususnya di Indonesia. Karena itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia memberikan tanggapan serius terhadap resolusi sawit ini. Tentu saja, sebagai produsen minyak sawit terbesar, Indonesia seakan dilecehkan dengan resolusi tersebut.

Ada beberapa tanggapan yang disampaikan pemerintah Indonesia melalui Kemenlu RI sebagaimana tercantum di website resminya kemlu.co.id. Pemerintah Indonesia merasa mendapat perlakuan diskriminatif dari Parlemen Eropa. Padahal, Eropa berstatus sebagai champion of open, rules based free, and fair trade. Seharusnya, tidak ada pelarangan perdagangan minyak kelapa sawit di Eropa. Jika resolusi tersebut  diberlakukan, artinya Eropa telah melanggar aturan sendiri.

Selain itu, tuduhan terhadap sawit sebagai penyebab utama deforestasi atau penebangan hutan juga tidak sepenuhnya benar. Menurut Kemenlu RI, berdasarkan hasil kajian Komisi Eropa tahun 2013, penyebab terbesar deforestasi berasal dari sektor peternakan, bukan dari pembukaan lahan kelapa sawit.

Di samping itu, Eropa juga mencoba mengingkari peran minyak sawit dalam mengatasi permasalahan emisi gas rumah kaca. Kemenlu RI menegaskan bahwa minyak sawit menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkontribusi positif pada peningkatan permintaan global biofuel sebagai pengganti bahan bakar fosil. Itu artinya minyak sawit sangat dibutuhkan oleh dunia. Tapi, kenapa produksinya tidak didukung Uni Eropa?

Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Siti Nurbaya, menyayangkan adanya resolusi sawit tersebut. Ia menyatakan segala alasan Parlemen Eropa di dalam resolusi tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Lebih dari itu, resolusi ini jelas-jelas merupakan bentuk penghinaan terhadap Indonesia.

Maka, pemerintah Indonesia merasa perlu mempertanyakan resolusi ini, bahkan kalau bisa ditarik kembali atau dicabut. shah wa